Disperpusip Sidoarjo Gelar...
12 November 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengelolaan arsip di UPTD Puskesmas Tarik 2, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, pada Kamis (8/10/2026). Langkah ini dilakukan guna mendorong terwujudnya tertib arsip dan tata kelola administrasi yang andal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang dipimpin oleh Tim Bidang Kearsipan Disperpusip Sidoarjo ini meliputi sosialisasi regulasi kearsipan daerah, peninjauan langsung sarana prasarana, hingga evaluasi kondisi tata kelola dokumen di puskemas tersebut.
Dalam peninjauan tersebut, tim mendapati bahwa UPTD Puskesmas Tarik 2 telah menerapkan beberapa prosedur kearsipan dengan baik. Di antaranya, pembuatan naskah dinas yang sudah sesuai standar, penyediaan layanan arsip aktif, serta pelaksanaan pemberkasan arsip aktif, inaktif, hingga arsip vital. Selain itu, alih media digital dan pelatihan SDM kearsipan juga telah berjalan.
Meski begitu, Disperpusip Sidoarjo mencatat beberapa poin perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya belum adanya anggaran khusus kearsipan, belum tersedianya ruang penyimpanan khusus (record center), belum adanya pendaftaran berita acara alih media, serta belum digelarnya pemindahan atau pemusnahan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah.
"Hambatan utama yang ditemui di lapangan mencakup pemahaman petugas yang belum optimal serta penataan arsip yang perlu ditingkatkan agar lebih sistematis," ujar Kepala Bidang Kearsipan Disperpusip Sidoarjo, Evy Rupitasari, S.H.,
Atas hasil evaluasi tersebut, pihak UPTD Puskesmas Tarik 2 berharap adanya pembinaan berkala terkait pengelolaan dan digitalisasi arsip. Pihak puskesmas juga mengusulkan adanya koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terkait penyediaan aplikasi atau sistem berbasis web untuk mempermudah penataan arsip secara terintegrasi.
Melalui Monev ini, Disperpusip Sidoarjo berharap seluruh fasilitas pelayanan publik di Sidoarjo dapat menjaga keautentikan dan keamanan dokumen negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.